Suatu sore yang indah, kuberkelana di pelosok daerah yang jauh dari hiruk pikuk kota besar. Sepanjang perjalanan kulihat hamparan sawah dan padi yang menguning, sampailah pada suatu daerah yang dulunya menjadi salah satu sumber pendapatan Negara.

Namun kulihat ada yang Aneh, perkantoran yang dulu ramai dan selalu sibuk..sekarang menjadi Rumah yang kosong dan mungkin berhantu. Hal ini menimbulkan keanehan, karena itu adalah Asset Negara yang harus diselamatkan .. apakah pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini sudah enggan mengurusi hal-hal yang tidak berbau materi, padahal Asset ini jika diselamatkan akan dapat digunakan untuk kepentingan negara. Tapi tidak heran, karena Istana Negarapun ..masih belum bersertifikat.

DEFINISI

• Kekayaan negara , yang mungkin salah satunya sedang anda gunakan, harus didefinisikan sebagai alat bagi pelayanan kepada masyarakat secara effisien . Karenanya, manajemen  atau pengelolaan kekeyaan negara didefinisikan sebagai  " ... a process to manage demand and guide acquisition, use and disposal of assets to make the most of their service delivery potential, and manage risks and costs over their entire life.
   
  artinya seorang manager atau pengelola kekayaan negara harus tahu, paham dan jeli atas apa yang harus dikerjakannya dalam hal pengadaan alat yang paling baik tapi ekonomis, memiliki usia penggunaan yang paling lama , dengan rsiko yang paling rendah.sepanjang usia pakainya. Untuk itulah seorang manajer kekayaan negara harus memiliki knowledge, pengalaman dan analitikal skill yang memadai.
  Pengelolaan kekayaan negara tidak hanya sekedar, kerjaan administrasi yang clerikal saja, namun dia harus seorang manajer sekaligus analis. Sementara inilah dahulu sebagai pembuka wacana Pengelolaan Kekayaan Negara.

JAKARTA, KAMIS - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga saat ini Istana Negara belum bersertifikat, ini menunjukkan belum tertibnya pengelolaan aset-aset negara. "Masih ada aset negara yang tidak dicatat, bahkan Istana Negara itu belum punya sertifikat sebetulnya," kata Menkeu seperti dikutip Antara dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Jakarta, Kamis (29/5).

Menurut Menkeu, adanya UU tentang SBSN mengharuskan pihaknya makin bersungguh-sungguh menata dan mengelola aset-aset negara, dan hal itu bukan hal mudah untuk dilakukan. Menkeu mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan penerbitan obligasi negara berbasis syariah di mana salah satu syarat penerbitannya harus ada underlying asset. "Kalau kita mau masuk obligasi negara berbasis syariah, maka harus ada yang disebut underlying-nya atau aset yang mendasarinya yang biasanya berupa aset," katanya.
    
Jika aset negara yang mendasarinya masih undervalue atau penataan dan pengelolaannya masih buruk, maka nilai surat berharga yang diterbitkan akan menjadi sangat buruk. "Nah kalau aset negara kita bahkan Istana Negara saja belum punya sertifikat, atau nilai buku aset di Depkeu masih nilai tahun 1970-an, ya saya tidak dapat menerbitkan obligasi negara berbasis syariah," katanya.
    
Ia mencontohkan, pemerintah akan rugi jika menerbitkan SBSN atau sukuk senilai Rp 100 miliar, padahal nilai aset yang mendasarinya sebenarnya sebesar Rp 800 miliar.  "Itu akan menimbulkan masalah confident dan persepsi terhadap surat berharga (SBSN) itu," katanya.

Menurut dia, adanya UU tentang SBSN mengharuskan pihaknya  makin bersungguh-sungguh menata dan mengelola aset-aset negara. Menkeu mengatakan, upaya memperbaiki penataan dan pengelolaan aset negara telah dimulai dan menunjukkan adanya perbaikan. Jika selama tiga tahun berturut-turut sebelum tahun 2007 posisi aset pemerintah masih negatif dibanding kewajiban, maka pada 2007 sudah menunjukkan adanya surplus.

Dalam laporan neraca per 31 Desember 2007 yang sudah diaudit BPK, aset negera mencapai Rp 1.600,21 triliun. Jumlah itu lebih besar dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar Rp 1.219,96 triliun.

Sementara jumlah kewajiban sebesar Rp 1.430,96 triliun dibanding 2006 sebesar Rp 1.330,06 triliun.  "Pertambahan aset pemerintah, terutama bersumber dari aset kontraktor kerja sama bidang migas (KKKS) yang baru diidentifikasi sebesar Rp 232,42 triliun," kata Sri Mulyani. (Sumber data : Ternyata Istana Negara Belum Bersertifikat!)

State Property Management

Gambaran umum pengelolaan BMN/D selama ini adalah:

1. Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya
2. Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah.
3. Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah (Lampiran I).
4. Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN/D.

Makalah ini dimaksudkan untuk menguraikan mengenai pokok-pokok pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta arah penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang pengelolaan BMN, sebagai tindaklanjut dari UU No. 1 Tahun 2004.

PENGATURAN PENGELOLAAN BMN SESUAI UU 1/2004 DAN UU 17/2003

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 mengamanatkan pengelolaan BMN dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Adapun pokok-pokok pengaturan pengelolaan BMN sesuai Undang-undang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

BATASAN PENGATURAN DALAM RPP

1. Negara
Pengertian atau batasan ”Negara” dalam kata ”Barang Milik Negara (BMN)” adalah Pemerintah RI, dalam arti kementerian negara/lembaga. Pengertian lembaga adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 17/2003, yaitu lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.

2. Barang Milik Negara (BMN)

Yang dimaksud BMN sesuai dengan pasal 1 butir 10 UU No 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada kementerian/lembaga, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkanstatusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan terhadap BMN yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini.

Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN. Sedangkan untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai BMN. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara .

3. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Sesuai pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan BMN dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (asset management cycle).

LANDASAN PEMIKIRAN PENGELOLAAN BMN

Landasan-landasan pemikiran yang digunakan dalam pengaturan pengelolaan BMN meliputi:

1. Landasan Filosofi

Hakekat BMN/D merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pengelolaan BMN/D perlu dilakukan dengan mendasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.

2. Landasan Operasional

Landasan Operasional Pengelolaan BMN/D lebih berkaitan dengan kewenangan institusi atau Lembaga Pengelola/Pengguna Barang milik negara, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

3. Landasan Yuridis

Acuan dasar dalam pengelolaan BMN/D tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004, khususnya Bab VII dan Bab VIII pasal 42 s/d pasal 50. Untuk itu seluruh Peraturan Perundang-undangan yang ada perlu dikaji kembali termasuk penerapannya untuk disesuaikan dengan acuan trsebut di atas.

4. Landasan Sosiologis

Rasa ikut memiliki ( sense of bilonging ) masyarakat terhadap BMN/D merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan BMN/D dengan baik. Namun, masih ditemui adanya pandangan sebagian anggota masyarakat bahwa BMN adalah milik rakyat secara bersama, yang diwujudkan adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memiliki BMN/D tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, misalnya penguasaan, penyerobotan, atau penjarahan tanah-tanah negara. Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan BMN/D antara lain diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan optimalisasi pendayagunaan BMN/D dengan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.

AZAS-AZAS PENGELOLAAN BMN

Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN DALAM RPP

Untuk merumuskan siklus yang lebih lengkap, maka ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sedang dalam proses pembahasan, yang khusus terkait dengan pengelolaan BMN meliputi:

TAHAP PENYELESAIAN PENYUSUNAN RPP

Tahap-tahap yang telah dilaksanakan dalam penyusunan RPP dimaksud meliputi:

Tahapan-tahapan berikutnya dalam penyelesaian RPP meliputi: